Konsep-konsep kunci dalam tulisan
Indonesia telah mengalami perubahan politik yang luar
biasa sejak rezim Soeharto jatuh pada tahun 1998.
Selama era orde baru yang terjadi adalah adanya
struktur pemerintah yang terinstitusionalisasi kedalam partai politik dengan
system multi partai yang kekuasaan tertingginya berada ditangan Suharto.[1]
Paige Johnson Tan (2006) menggambarkan sistem
kepartaian Indonesia sebagai dalam proses deinstitutionalisasi, dia memprediksi
bahwa partai akan cenderung melemah dalam cara yang tidak jelas saat ini.
Gejala kartelisasi menjadi perhatian di kalangan kritikus
Indonesia dan publik. Beberapa surat kabar Indonesia juga telah mengeluarkan
kritik pedas pada perilaku korupsi, kemalasan berpolitik, dan ketidakpedulian
terhadap kebutuhan masyarakat memperparah situasi.
Jika melakuakan analisis terhadap partai politik pasca
Soeharto Indonesia maka akan mendapati dua pertanyaan konseptual. Pertama, Indonesia benar-benar terjadi disfungsi politik diantaranya banyak
literatur menyarankan bahwa dukungan warga dalam demokrasi tetap kuat dan
pemerintahannya cukup solid. Dengan kata lain, partai politik di Indonesia dapat
dikatakan memiliki reputasi yang cukup buruk, terjadi konsolidasi sistem
demokrasi dimana ada pihak-pihak yang mencoba menguasai pucuk tingkatan tertinggi
perpolitikan di negara. Kedua, jika memang Indonesia menunjukkan sikap yang
kurang serius, sampai sejauh mana tren diranah regional atau global dalam
partai politik. Jika pihak yang lemah malah dilembagakan kemudian hasil dari
perkembangan partai di Indonesian hanya cocok dengan pola yang telah banyak
dibahas dari konsep partai politik yang dangkal dan terlalu personalistik
seperti di Asia Timur. Sejalan dengan hal itu, pihak di Indonesia telah berubah
menjadi organisasi yang elektoralis yang bermuara pada elit tertentu. Ini menjadi
masalah Indonesia dan tidak mencerminkan fakta bahwa ada pihak yang diuntungkan
didalam negara demokrasi yang relatif masih baru ini sebagian besar dapat
dikatakan telah melompati fase dimana pihak massa telah diajarkan oleh kasus politik
di dunia Barat. Dan pada akhirnya jika pihak Indonesia semakin tergantung pada
negara dan mencoba untuk susu sumber daya dengan membentuk kartel, bahwa akan
mengejutkan untuk penulis komparatif seperti Katz dan Mair yang bahkan melihat
demokrasi konsolidasi Barat di cakar dari pihak cartelized. Singkatnya apa
tentang politik partai Indonesia secara intrinsik Indonesia dan apa adalah
refleksi dari keadaan partai politik di seluruh dunia.
Argumen utama tulisan
Beberapa argumen yang dapat dicermati yaitu (Diamond
2010, Barany 2012, Kunkler Dan Stepan 2013) hal yang paling penting, angkatan
bersenjata, yang telah menjadi aktor politik yang penting setidaknya sejak
tahun 1950, angkatan bersenjata pula kehilangan sebagian besar keistimewaan
kelembagaan mereka dan tidak lagi menjadi aktor veto. (Sukma 2009) berpendapat pada
tahun 2009 Indonesia menyaksikan pemilihan secara demokratis pertama dari
presiden duduk menunjuk ke konsolidasi politik pasca otoriter. Setelah pemilu
yang kurang demokratis berlangsung dan ada perbaikan sistem pemilu terutama
presiden.
(Asap, Gomez, dan Peterson 2006; Erb dan Sulistyanto
2009) menggambarkan institutionalisasi, negara Indonesia berubah dari salah
satu sistem yang paling terpusat/ sentralistis ke dalam rezim federal di mana
warga negara memiliki suara langsung untuk memilih kepala pemerintah daerahnya.
(Diamond dan Morlino 2004) hanya 25 negara demokrasi
mapan di North Eropa Barat, Amerika Utara dan Oseania diklasifikasikan sebagai
"demokrasi penuh," sebuah istilah yang sesuai dengan kategori
"demokrasi liberal" banyak digunakan dalam perdebatan ilmu politik.
(Greenlees dan Garran 2002; Aspinall 2009) Pada saat
yang sama, pemerintah Indonesia mengizinkan Timor Timur untuk memisahkan diri
melalui referendum dan menawarkan pemberontak Aceh yang kapri kesepakatan
banyak dipuji.
Dan Slater menyebut sebagai " perangkap akuntabilitas:"
dimana pihak tidak lagi mengontrol satu sama lain dan juga pemerintah, oposisi
tidak lagi ada atau hanya menjadi seremonial saja, dan pemilih tidak lagi
memiliki pilihan yang nyata di kotak suara. Dan Slater dan Kuskridho Ambardi
telah menunjukkan fakta bahwa semua tindakan Suharto didalam proses
pemerintahan disebut sebagai "koalisi pelangi," yaitu, aliansi
presiden besar yang mencakup lebih banyak pihak yang kemudian membangun kelompok
mayoritas ditubuh legislatif.
Pemetaan pemikiran dalam tulisan
|
No
|
Nama
|
Pemikiran
|
|
1
|
Diamond, Barany, Kunkler dan Stepan
|
Aktor politik adalah militer/ angkatan bersenjata
|
|
2
|
Dan Slater
|
Adanya jebakan akuntabilitas dan koalisi pelangi didalam sistem
kepartaian
|
|
3
|
Paige
|
Deintitusionalisasi system kepartaian
|
|
4
|
Mietzner
|
Adanya kartelisasi dan institusionalisasi didalam partai politik
|
Argumen utama untuk memahami
politik indonesia
Indonesia diera kepemimpinan Suharto memiliki sistem
kepartaian yang unik dimana pemilu 1999 ada 141 partai politik yang mendaftar
untuk turut serta dalam ajang 5 tahunan tersebut. Tetapi faktanya hanya 48
partai politik yang berhak mengikuti pemilu. Kartelisasi dan institusionalisasi
menjadi dua hal yang muncul didalam dinamika kepartaian di Indonesia pasca orde
baru. Kartelisasi partai politik menjadikan dikotomi antara partai yang
berbasis Negara dan partai yang berbasis masyarakat. Kedua basis tersebut
diinternalnyapun terjadi gejolak dan muncul kompetisi antar anggota untuk
memperoleh kekuasaan dan membuat kelompok kecil.
Insititusionalisasi sendiri merupakan bentuk system
kepartaian yang sudah kuat secara kelembagaan dan memiliki basis organisasi
yang cukup kuat ditingkat bawah.
Isu korupsi ditubuh partai politik sudah menggejala
setelah orde baru dan semakin berkembang secara institusional tindakan-tindakan
menguntungkan pribadi dan kelompoknya menjadi hal yang sangat mencederai
demokrasi. Tidak hanya merugikan Negara tetapi juga merusak tatanan politik di
Indonesia, seperti bakteri yang terus menggerogoti tubuh partai dan akhirnya
hancur.
Daftar
Pustaka
Maribeth Erb,
Priyambudi Sulistiyanto and Carole Faucher, Regionalism in Post-Suharto
Indonesia, RoutledgeCurzon, New York, 2005
[1] Maribeth Erb, Priyambudi
Sulistiyanto and Carole Faucher, Regionalism in Post-Suharto Indonesia,
RoutledgeCurzon, New York, 2005
No comments:
Post a Comment