Sunday, May 19, 2019

BEYOND OLIGARCHY: WEALTH, POWER, AND CONTEMPORARY INDONESIAN POLITICS


Konsep-konsep kunci dalam tulisan
Jika melihat pada konsepnya, sesungguhnya refleksi teoritis diantara pengamat studi Indonesia dalam konsep representasi, kompetisi, kekuasaan dan ketidakmeratan sudah cukup banyak membuahkan karya yang fenomenal. Kemudian Transisi demokrasi di Indonesia tidak menyebabkan demokratisasi politik menjadi demokrasi liberal seperti yang dibayangkan oleh teori demokrasi luar. Analisis inti untuk melihat Indonesia menggunakan kerangka kerja oligarki bahwa demokratisasi telah merubah bentuk perpolitikan Indonesia tanpa mengeliminasi aturan oligarki. Era orde baru yang menjadi fokus studi ini mencoba untuk mengetahui lebih dalam proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia yang kemudian memunculkan kesimpulan OLIGARKI.

Argumen utama tulisan
Ada beberapa argumen yang cukup relevan untuk menjelaskan fenomena demokrasi era orde baru:
1.     Winters, Robisn dan Hadiz menerima/ sependapat bahwa struktur formal demokrasi pemilihan dapat sejalan dengan aturan oligarki, lebih sering ditemukan keberadaan demokrasi dalam istilah minimalis atau prosedural.
2.     Hadiz dan Robison mengamati bahwa oligarki dan demokrasi prosedural adalah cocok, dan menemukan makna pemilihan telah merubah perilaku dari oligarki.
3.     Kedua analisis tersebut meyakini bahwa demokrasi memiliki efek yang nyata pada aturan oligarki, tetapi menafikannya ini mengartikan bahwa oligarki mengurangi kompetisi dalam pemilihan.
4.     Merujuk pada Winters, Robison dan Hadiz perubahan politik diperlukan untuk mengacaukan ikatan antara kekayaan/ kesejahteraan dan politik di Indonesia nyatanya tidak kurang dari sebuah revolusi.
5.     Pendekatan dari Robison dan Hadiz dalam mereorganisasi kekuasaan dan hubungan kerja telah menemukan banyak penafsiran dalam perpolitikan Indonesia sejak jatuhnya orde baru.
6.     Robison dan Hadiz menggambarkan oligarki sebagai sebuah sistem dari relasi kekuasaan yang mengkonsentrasikan pada kekayaan/ kesejahteraan dan kewenangan dan pertahanan kolektifnya.
7.     Aspinall mengatakan disorganisasi fragmentasi dari kelas pekerja Indonesia dan  kekuatan lawan lainnya.
8.     Pepinski mengkritik tradisi pluralis menawarkan keranjang konseptual yang memungkinkan kita melampaui klaim yang dibuat tentang persimpangan kekayaan/ kesejahteraan dan kekuasaan materi oleh para pendukung tesis oligarki terhadap konsekuensi biasa untuk pembuatan kebijakan.
9.     Marcus Mietzner mengambil contoh kritik pluralis oligarki dalam diskusi partai politik. Pertama, ia pusat perbedaan antara oligarki dan elit politik, dan dibedakan beberapa jenis oligar. Mereka sebagai aktor yang utama memiliki sumber daya adalah milik pribadi dan langsung dalam jumlah modal yang besar.
10.  Teri Caraway dan Michael Ford berdebat dalam penelitian yang lebih dekat, mereka berpendapat keterlibatan serikat buruh di ranah politik adalah pendukung tesis oligarki dan meremehkan potensi gerakan buruh Indonesia dengan kekuatan mobilisasi yang laten.
11.  Michael Buehler berpendapat bahwa cara terbaik untuk memahami politik Indonesia adalah melalui analisis kompetisi elit dengan pendekatan, menurutnya terlepas dari kelemahan tidak hanya dari kerangka oligarki tetapi alternatif yang disajikan dalam bab-bab lain menjelaskan argument ini.
12.  Musim dingin politik pertahanan kekayaan antara aktor material diberkahi. Tetapi Robison Dan Hadiz yang jelas neo marxis di posisi mereka dari konsep dalam pembangunan kapitalisme global, penekanan Winter lebih jauh peduli pada peran kecerdasan dan lokus paksaan dalam politik pertahanan dan kekayaan atau dengan kata lain kesejahteraan, sedangkan kedua Robison dan Hadiz dan Winters pemahaman konsep yang berbeda daripada analis dari oligarki, dominasi elit, dan fase terkait yang bekerja dalam tradisi elit kekuasaan, dia juga memahami cukup berbeda satu sama lain.
13.  Robison dan Hadiz berpendapat bahwa oligarki di Indonesia adalah kondisi kapitalisme akhir pinggiran. Diskusi sejarah mereka mengungkapkan bahwa itu juga merupakan perkembangan yang relatif baru, periode ke periode baru diakhir orde baru:
..hubungan antara otoritas negara dan kaum borjuis di Indonesia berubah bentuk bentuk Bonaparte di awal era Soeharto ke salah satu yang mengambil bentuk oligarki di masa orde baru nanti. Ini adalah negara yang pernah menjadi milik pejabat sendiri dan bertindak untuk melestarikan underpinninggs sendiri kelembagaan dan atas nama kepentingan kapitalis besar. Keadaan seperti itu berubah ke salah satu yang didefinisikan dengan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan politik-birokrasi, diartikulasikan dalam hubungan dan reaksi antara keluarga pebisnis terkemuka dan orang-orang politik dan birokrasi saat mereka menjadi  satu langsung pada kepemilikan dan kontrol modal.[1]
Pemetaan pemikiran dalam tulisan
No
Pengamat
Argumen tentang Indonesia
1
Winters
Lebih cocok dikatakan oligarki, dominasi elit
2
Hadiz
Lebih cocok dikatakan oligarki, kapitalisme, dominasi elit
3
Robison
Lebih cocok dikatakan oligarki, kapitalisme, dominasi elit
4
Papinski
Lebih cenderung pluralisme oligarki dengan tradisi pluralis
5
Ford
Muncul gerakan buruh sebagai mobilisasi kekuasaan yang laten
6
Aspinall
Muncul outsiders dalam elit birokrasi dan politik


Argumen utama untuk memahami politik indonesia
Dari beberapa pendapat yang dikeluarkan oleh para pengamat Indonesia dapat disimpulkan bahwa dimasa orde baru kepemimpinan otoriter Soeharto tidak serta merta melahirkan proses demokratisasi yang sesungguhnya dimana kedaulatan yang tertinggi berada ditangan rakyat. Tetapi yang terjadi adalah oligarki dimana sekelompok orang menguasai sumber daya yang menciptakan penghalang pada demokrasi yang sebenarnya/ makna demokrasi. Studi yang dilakukan pasca reformasi atau setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto oleh para pengamat Indonesia tersebut juga menceritakan adanya peran elit baik politik maupun birokrasi yang melakukan penguasaan terhadap sumberdaya yang menjadikan ketidakmerataan dimana sumberdaya berkonsentrasi pada kelompok elit yang membuat kesejahteraan menjadi timpang dan banyak terjadi kesewenang-wenangan oleh elit yang berkuasa.


[1] Hadiz and Robison, “The political Economy of Oligarchy,” p. 38

No comments:

Post a Comment