Budaya, Politik, dan Ekonomi dalam Sejarah Politik Orde Baru

   Ringkasan

Kritik politik budaya

pendekatan Politik kebudayaan untuk menganalisis daya dan konflik di orde baru Indonesia terletak pada dua proposisi utama:

a. Bahwa sifat rezim orde baru dapat dijelaskan dasarnya dalam hal kegigihan perspektif budaya Jawa yang membentuk perilaku politik para pejabat;

b. Bahwa identitas dan struktur kelompok politik dan sifat relasi politik, yakni dengan vertikal, personalisasi struktur patron-klien.

Konflik politik: patron-klien dan kelas

Kecenderungan identitas politik dan organisasi di Indonesia, khususnya di Jawa, dengan pola vertikal yaitu struktur patron-klien dan konflik terjadi antara jaringan yang saling bersaing dan telah digambarkan dengan baik.

Hubungan khusus antara bentuk-bentuk politik (kelas atau patronase) dan kekuatan dan hubungan produksi juga harus diselidiki. Saya berniat untuk berdebat mengenai:

1. Bahwa bentuk-bentuk politik klien-patron tidak menunjukkan tidak adanya kelas, tetapi merupakan salah satu bentuk dimana hubungan kelas bekerja dan mencari akomodasi politik dan ekonomi.

2. Bahwa politik patron-klien dalam masyarakat pedesaan menjadi politik kelas ketika salah satu pemilik tanah mengamankan sarana ekonomi untuk lari dari hubungan patronase atau ketika para petani mengamankan sarana politik untuk melakukannya.

3. Struktur patron-klien yang paling kompatibel dengan formasi sosial didominasi oleh produksi pertanian, di mana sewa merupakan bentuk dasar dari hubungan sosial produksi dan pola kepemilikan tanah telah menghasilkan kelas pemilik tanah; mereka cenderung hancur dengan perpanjangan hubungan produksi kapitalis.

Hubungan sosial produksi, struktur ekonomi, dan bentuk-bentuk politik

Salah satu ciri dari kekuasaan politik di pasca kolonial Indonesia telah bahwa kantor otoritas dalam partai politik dan birokrasi sipil dan militer umumnya telah dimonopoli oleh kelompok-kelompok yang relatif kecil.

Ringkasan berikut ini menunjukkan fitur-fitur utama dari struktur kelas yang diwarisi dari masa kolonial.

1. Ada dugaan yang cukup mengenai sejauh mana kepemilikan pribadi atas tanah di precolonial Jawa, sejauh mana masyarakat pertanian pra kolonial Jawa beralasan atas sebuah feodal dengan modus produksi Asiatic, dan dampak dari kolonialisme Belanda pada pola kepemilikan tanah.

2. Ekonomi kolonial Indonesia mengambil tiga bentuk: sektor subsisten pertanian, sektor produksi komoditas kecil, dan sektor kapitalis yang berupa produksi komoditas dan ekspor tanaman seperti karet, gula, kopi, dan, semakin dari minyak dan mineral.

3. Partisipasi pedagang pribumi dan produsen dalam ekonomi kapitalis kolonial terbatas peran kecil dalam perdagangan dalam negeri (terutama di Sumatera dan pulau terluar) dan produksi komoditas kecil tekstil, batik, bahan makanan, dan rokok kretek di Jawa

  Analisis dari Karya  Richard Robison

Pendekatan yang digunakan adalah Strukturalis

Melihat pada kalimat:

“Kecenderungan identitas politik dan organisasi di Indonesia, khususnya di Jawa, dengan pola vertikal yaitu struktur patron-klien dan konflik terjadi antara jaringan yang saling bersaing dan telah digambarkan dengan baik.”

Gagasan kekuasaan Goverde yang muncul:

1. Kekuasaan seseorang atas orang lain

7. Kekuasaan yang menempel pada struktur dan biasanya tersembunyi
8. Kekuasaan yang terkait dengan relasi orang berkuasa dengan yang tak memiliki kekuasaan

Unit analisis yang muncul adalah individu/ kolektif:

a.      Patron: pemerintah kolonial, pemerintah orde lama, pemerintah orde baru, elit (politik, ekonomi, pemilik modal, pemilik tanah)

b.     Client: kaum bawah, petani, masyarakat

Hal yang menarik

1.     Era kolonial: hubungan patron-client yang terjadi antara pemilik tanah dengan petani.

2. Era orde lama: hubungan patron-client yang terjadi antara pemerintah, partai politik seperti PSI, PNI, Masyumi dimana elit politik berperan.
3. Era orde baru: hubungan patron-client antara pemerintah, kaum teknokrat, militer dan pemilik modal dengan masyarakat.