BOSSISM AND DEMOCRACY IN THE PHILIPPINES, THAILAND AND INDONESIA: TOWARD AN ALTERNATIVE FRAMEWORK FOR THE STUDY OF LOCAL STRONGMEN

Konsep-konsep kunci dalam tulisan

1.     Penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh DPRD pun tergambar secara meyakinkan sebagai bentuk persaingan kepentingan saling mempengaruhi antara kelompok-kelompok bisnis dan criminal daripada mewakili kepentingan penduduk local lebih luas.

2.     Muncul kesepakatan diantara sejumlah pengamat bahwa para “elit local” telah menjadi penghalang utama bagi perbaikan ekonomi, politik, dan social Indonesia.

3.     Orang kuat local tumbuh berkembang subur setidak-tidaknya dibentuk sifat-sifat Negara sama halnya dengan sifat dasar masyarakat. Elit-elit lokal mungkin bisa disanggah kurang tradisional dan oligarki sedikit abadi dari yang seringkali diduga selama ini.

4.     Bos adalah para pialang lokal yang memiliki posisi monopolistic abadi terhadap koersif dan sumber-sumber ekonomi didaerah kekuasaan masing-masing.

5.     Chao po dapat dikenali lewat keanekaragaman dan sifat monopolistis kegiatan ekonomi mereka dalam daerah kekuasaan yang ditetapkan dengan longgar dipandang dari sisi akumulasi pemilik kekayaan (tanah pertanian, lahan yasan, pabrik penggilingan, pusat pengolahan, pabrik-pabrik, saham dalam bank dan perusahaan industri).

Argumen utama tulisan

Pertama, midgal memperdebatkan orang kuat lokal tumbuh subur didalam masyarakat “mirip jaringan” yang digambarkan sebagai “sekumpulan campuran (mélange) organisasi-organisasi social nyaris mandiri” dengan “control social” yang efektif “terpecah-pecah”.

Kedua, orang kuat lokal melakukan control social dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan “strategi bertahan hidup” penduduk setempat.

Ketiga dan terakhir, Midgal mengemukakan bahwa berhasilnya orang kuat local “menangkap” lembaga-lembaga dan sumber daya Negara merintangi atau menyetujui upaya pemimpin Negara dalam melaksanakan pelbagai kebijakan.

Pemetaan pemikiran dalam tulisan

No	Fenomena Local Strongmen
	Filipina	Thailand	Indonesia
1	Klientelisme	Chao po/ Bapak pelindung/ Mafioso	Mafia lokal (krooni Soeharto)
2	Oligarki		Jaringan (militer)
3	Negara lemah		Marga
4			Bos lokal (pasca reformasi)

Argumen utama untuk memahami politik indonesia

Menurut John T Sidel, di Indonesia sendiri fenomena bosisme jauh berbeda dengan yang ada di Filipina dan Thailand. Kecenderungan kekuasaan lokal di Indonesia berada pada kekuasaan Soeharto mulai dari Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1998.

Posisi pejabat tinggi lokal ditingkat kabupaten dan provinsi berada pada kekuasaan Departemen Dalam Negeri yang memiliki kepentingan untuk mengerdilkan kekuasaan anggota-anggota majelis terpilih. Hirarki komando militer berjenjang adalah cermin struktur pemerintah local. Perwira aktif maupun pensiunan diberikan jabatan diparlemen dan eksekutif mulai dari DPRD, MPR sampai bupati dan gubernur.

Pada tahun 1980-an muncul mafia-mafia lokal yang berasal dari perwira militer menengah-bawah yang masih berdinas kemudian pensiunan diberbagai provinsi nusantara.

Pada tahun 1999 dimasa transisi pasca jatuhnya rezim Soeharto, bos lokal mulai tumbuh seiring diberlakukannya desentralisasi yang tadinya segala urusan pemerintahan daerah dikendalikan oleh pemerintah pusat. Beralih kepada urusan daerah menjadi kewenangan pemerintah setempat (Provinsi dan Kabupaten/ Kota).