MEMPREDIKSI LANGKAH BPN PRABOWO-SANDI KE MK: DIKABULKAN ATAU DITOLAK?

HARI INI JUMAT 24 MEI 2019, TIM DARI BPN PRABOWO-SANDI MENGAJUKAN LAPORAN SENGKETA PILPRES SOAL ADANYA DUGAAN KECURANGAN TSM YANG DILAKUKAN PASANGAN JOKOWI-MA’RUF MELALUI INSTRUMEN NEGARA.

PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA UU NO 7 TAHUN 20017 PASAL 286 AYAT (2 DAN 3) MERUPAKAN PELANGGARAN YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF. KEMUDIAN DIJELASKAN LEBIH  DETAIL PADA PERATURAN BAWASLU RI NO 8 TAHUN 2018 PASAL 19-37 DIMANA MENGATUR OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM SAMPAI DENGAN SANKSI YAITU PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BANYAK SPEKULASI YANG BERKEMBANG DAN TELAAH HUKUM DARI BEBERAPA AHLI HUKUM TATA NEGARA MAUPUN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MENYEBUTKAN BAHWA SULIT BILA INGIN MEMBUKTIKAN ADANYA KECURANGAN TSM PILPRES. KARENA HARUS MEMENUHI BEBERAPA PERSYARATAN YAITU PELANGGARAN TERJADI DIMINIMAL 50% PROVINSI DI SELURUH INDONESIA SERTA BUKTI-BUKTI ADANYA KECURANGAN YANG TERORGANISIR SERTA TERDAPAT PERENCANAAN YANG SISTEMATIS.

AKANKAH KUBU BPN 02 MAMPU UNTUK MEMENUHI SEGALA PERSYARATAN PEMBUKTIAN KECURANGAN TSM? JIKA DILIHAT SEBELUMNYA LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PILPRES YANG DIAJUKAN JUGA TELAH DITOLAK OLEH BAWASLU RI.

SILAHKAN BERIKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN TEMAN-TEMAN NETIZEN DIKOLOM KOMENTAR:)